Bekasi, || Fenomena Terkini
18 November 2025 — Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi (FKMPB) resmi melaporkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi ke Polres Metro Bekasi atas dugaan ancaman melalui media elektronik pasal 29 UUITE jo.Pasal45B UU No.19/2016. Pelaporan ini menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan pasar di wilayah tersebut.
Laporan tersebut merujuk pada dugaan tindakan intimidatif yang disampaikan melalui pesan elektronik kepada Ketua FKMPB. Intimidasi tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap upaya kontrol sosial yang dilakukan FKMPB terkait pengawasan kebijakan dan tata kelola sektor perdagangan di Kabupaten Bekasi.
FKMPB sebelumnya terlibat aktif dalam pemantauan isu-isu publik, termasuk kebijakan revitalisasi pasar dan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan fasilitas perdagangan. Pelaporan terhadap pejabat tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa upaya masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya mendapat ruang aman dari praktik tekanan ataupun tindakan yang dapat menghalangi partisipasi publik.
Masyarakat di Kabupaten Bekasi disebut semakin menaruh perhatian pada kasus ini. Sebagian pihak memandang bahwa pelaporan ini dapat menjadi preseden dalam mempertegas batas antara kewenangan jabatan publik dan potensi penyalahgunaannya. Situasi ini juga mendorong peningkatan ekspektasi publik terhadap aparat penegak hukum agar menjalankan proses penyelidikan secara objektif, transparan, dan tidak terpengaruh kepentingan tertentu.
FKMPB menegaskan bahwa mereka akan tetap mengawal proses hukum hingga seluruh tahapan klarifikasi, pemeriksaan, dan penegakan aturan berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga tersebut menyatakan komitmennya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, bebas intimidasi, dan memastikan bahwa masyarakat Bekasi tetap memiliki ruang menyampaikan aspirasi serta melakukan pengawasan kebijakan publik.
Kasus ini diperkirakan menjadi salah satu isu yang akan terus menarik perhatian publik, termasuk organisasi masyarakat sipil, media, dan elemen-elemen pendukung transparansi pemerintahan di wilayah Bekasi.
Red
